Ahli-ahli sejarah yang menyatakan memiliki bukti Jepang terlibat langsung dalam perbudakan seks, mendesakpemerintah membayar kompensasi kepada ribuan mantan "perempuan penghibur".
“Tentara Jepang bertanggung jawab atas sebagian besar pelanggaran berat hak asasi manusia, dan karenanya pemerintah Jepang juga bertanggung jawab,” kata ahli sejarah Yoshiaki Yoshimi. “Pemerintah harus mengakui tanggung jawab ini, dan lebih baik lagi, kabinet mengesahkan sikap ini,” katanya.
“Tentara Jepang bertanggung jawab atas sebagian besar pelanggaran berat hak asasi manusia, dan karenanya pemerintah Jepang juga bertanggung jawab,” kata ahli sejarah Yoshiaki Yoshimi. “Pemerintah harus mengakui tanggung jawab ini, dan lebih baik lagi, kabinet mengesahkan sikap ini,” katanya.
Yoshimi, seorang guru besar Universitas Chuo Tokyo, melakukan penelitian yang akhirnya membuat Jepang pada 1993 menyampaikan pengakuan bersejarah dan permintaan maaf kepada wanita-wanita yang dipaksa melakukan hubungan seksual dengan prajurit Jepang selama Perang Dunia II.
Bersama ahli sejarah lain, Hirofumi Hayashi, ia mengumumkan penemuan dokumen-dokumen dari sidang pengadilan Sekutu terhadap penjahat perang Jepang yang menunjukkan bahwa militer telibat langsung dalam pemaksaan wanita Asia menjadi budak seks. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa lebih dari 200.000 wanita dipaksa melayani kebutuhan seks prajurit Jepang di Asia hingga akhir perang.
Menolak
Namun, pemerintah Jepang besikeras bahwa pembayaran ganti rugi perang merupakan masalah antara negara dan negara, bukan antara negara dan individu. Pemerintah juga menolak membayar kompensasi kepada mantan wanita penghibur secara langsung dengan uang pemerintah.
Perdana Menteri Shinzo Abe, yang terkenal dengan pandangan-pandangan konservatifnya mengenai sejarah, menyulut kegaduhan bulan lalu ketika ia mengatakan bahwa tidak ada dokumen yang menunjukkan Jepang “secara langsung” memperbudak wanita secara paksa, seperti menculik mereka. (adult-indo)
Namun, pemerintah Jepang besikeras bahwa pembayaran ganti rugi perang merupakan masalah antara negara dan negara, bukan antara negara dan individu. Pemerintah juga menolak membayar kompensasi kepada mantan wanita penghibur secara langsung dengan uang pemerintah.
Perdana Menteri Shinzo Abe, yang terkenal dengan pandangan-pandangan konservatifnya mengenai sejarah, menyulut kegaduhan bulan lalu ketika ia mengatakan bahwa tidak ada dokumen yang menunjukkan Jepang “secara langsung” memperbudak wanita secara paksa, seperti menculik mereka. (adult-indo)
